Anggap saja Sutiyoso serius  untuk berlaga pada Pemilihan Presiden 2009 mendatang. Lantas apa nilai lebih dan keunggulannya? Banyak sekali. Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mantan Panglima Kodam Jaya ini dikenalkeberaniannya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak populer di mata masyarakat banyak, meski akhirnya publik mengakui kemanfaatannya dan kemudahan yang dinikmati orang banyak dalam hal transportasi publik.

Misalnya saja keputusannya untuk memfasilitasi keberadaan Feeder Bus Way. Melalui jalur khusus yang diperuntukkan bagi Feeder Bus Way, dengan naik Bus Way masyarakat pengguna transportasi ini setidaknya bisa terbebas dari kemacetan lalu-lintas, sehingga bisa tiba di tempat tujuan sesuai dengan jadwal meski harus berdiri berdesak-desakan karena kapasitas bus masih lebih sedikit dari jumlah pengguna jasa angkutan ini.   

 Sayangnya dalam hal Monorail Water Way, masyarakat jangankan merasakan kemanfaatan dan kemudahannya. Realisasinya pun hingga kini masih terkatung-katung. Mau bukti? Tengoklah lokasi di sekitar jalan Gatot Subroto depan Departemen Kehutanan atau beberapa jalan protokol lainnya. Puluhan tiang pancang untuk jalur monorail terlihat berdiri dalam keadaan terbengkalai. Besi cor di tiang pancang terlihat mencuat tak beraturan.

 Bahkan di beberapa ruas jalan, kehadiran tiang pancang tersebut malah membuat kemacetan lalu-lintas kian menjadi-jadi lantaran lebar jalan menjadi sempit termakan bangunan itu.

 Inilah yang jadi pertanyaan besar bagi penulis. Bagaimana mungkin Sutiyoso bisa begitu saja menyetujui sebuah proyek yang hingga kini masih terkatung-katung padahal puluhan tiang pancang itu sudah dibangun sejak dua hingga empat tahun yang lalu oleh PT Jakarta Monorail.

 Sekadar informasi, PT Monorail ini merupakan perusahaan swasta yang diberi kewenangan oleh Pemda DKI sebagai pengembang proyek kereta layang tersebut. Perusahaan ini pada dasarnya merupakan konsorsium yang saat ini beranggotakan Indonesia Transit Center(ITC) sebagai pemegang saham mayoritas, PT Adhi Karya-BUMN kontraktor, dan Pemda DKI melalui PT Propertindo BUMD kontraktor.

 Hanya realisasinya sejauh ini ya itu tadi, seakan mati suri. Padahal monorail yang kabarnya memiliki kemampuan angkut 750 orang itu, wajar jika banyak warga ibukota yang menaruh harapan besar. Apalagi kalau melihat perbandingan di negara-negara lain seperti Jepang yang sangat besar sekali kegunaaannya untuk memberi kemudahan  bagi masyarakat dalam bidang transportasi.

 Inilah sisi rawan Sutiyoso yang harus dicermati betul oleh tim suksesnya jika mantan Komandan Korem Suryakencana Bogor ini berniat maju dalam Pilres 2009. Suka atau tidak, di mata publik akhirnya Monorail ini menjadi salah satu Proyek Mubazir warisan Sutiyoso. Betapa tidak. Proyek ini akhirnya harus berhenti di tengah jalan lantaran PT Jakarta Monorail yang ditunjuk Pemda DKI gagal menjaring investor untuk mendanai proyek tersebut, padahal proyek ambisius ini memerlukan dana sekitar 450 hingga 650 juta dolar AS.

 Lha kok bisa, seorang Sutiyoso yang selama ini dikenal sebagai pimpinan  puncak yang sangat cermat dalam menentukan arah tujuan kebijakan dan rincian detil tahapan implementasi dari suatu kebijakan, dan untuk itu berani dihujat masyarakat sejauh dia yakin bahwa keputusan yang diambilnya memang benar dan manfaat bagi masyarakat, ternyata bisa terperosok dengan menyetujui sebuah PT yang nyatanya tidak kredibel dalam menjaring investor yang semula dia janjikan. Ini kan termasuk dalam soal fit and proper test yang harusnya Sutiyoso cermat betul untuk urusan yang satu ini.

 Bahkan ketika Pemda DKI dan Pemerintah Pusat telanjur mengeluarkan surat jaminan bagi Dubai Islamic Bank yang diyakini bakal mengucurkan dana 525 juta dollar AS untuk mendanai proyek tersebut, ternyata juga tidak membuahkan hasil.

 Tak heran jika pada perkembangannya kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikenal sangat ketat dalam memberlakukan kebijakan uang ketat dalam rangka austerity program sehingga disenangi oleh IMF dan Bank Dunia, dengan tak ayal bermaksud untuk mencabut surat jaminan yang telah dikeluarkan Pemda DKI tersebut jika tak sanggup merealisasikan proyek monorail dalam tiga tahun mendatang.

 Jadi ini pertanyaannya sekarang, ini soal kelalaian semata dari seorang Sutiyoso atau memang ada sebuah konspirasi yang melibatkan banyak elemen di dalam Pemda, atau malah jangan-jangan, juga di jajaran Departemen Keuangan. Harap diingat, proyek ini sudah dicanangkan oleh Pemda DKI sejak 2004.

 Beberapa sumber penulis di DPRD Komisi D, menilai bahwa sejak awal pihak investor tidak mampu untuk mempelajari mau dibawa ke mana arah proyek ini, dan tidak mempelajari secara detil skenario building dan perencanaan strategis dari proyek ini, termasuk apa yang harus diantisipasi jika dalam perkembangannya proyek ini terkatung-katung.

 Fakta kedua, meski ini menurut versi DPRD, bahwa Sutiyoso dan jajaran Pemda tidak menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dengan DPRD, termasuk ketika tindak-lanjut Dubai Islamic Bank untuk mengucurkan dana pembiayaan proyek ini.

 Memang dalam situasi yang sudah terlanjur rumit seperti ini, adalah tidak bijaksana untuk sepenuhnya menyudutkan pihak swasta seakan sebagai pihak yang memperalat Pemda DKI sebagaimana disuarakan sementara kalangan DPRD maupun beberapa petinggi Pemda. Dalam sebuah kasus yang berindikasi adanya kolusi, baik pihak Pemda maupun swasta sama-sama punya andil dalam kasus yang memalukan ini.

 Ketua Komisi DPRD Komisi D Sayogo Hendrosubroto, dalam sebuah wawancara dengan salah satu majalah mingguan baru-baru ini, mengakui bahwa awalnya Sutiyoso lah yang menggebu-gebu dalam soal proyek ini. Tapi inilah yang jadi pertanyaan sentral. Keinginan yang menggebu-gebu memang boleh-boleh saja, namun bagaimana dari segi kelayakan proyek apalagi ketika sampai ke soal kemampuan pendanaan? Bukankah akhirnya Sutiyoso sebagai petinggi puncak Pemda DKI harus mampu menilai kemampuan professional dari PT Jakarta Monorail sebagai pengembang?

 Terkatung-katungnya proyek ini, apapun alasannya, Sutiyoso telah mewarisi proyek mubazir di akhir masa jabatannya. Sebagaimana halnya juga dengan waterway, angkutan massal dengan kapal di sungai Ciliwung yang sudah diresmikan pengoperasiannya semasa Sutiyoso masih gubernur, ternyata sama sekali tidak diminati warga. Alasannya, ketika naik angkutan ini untuk penyeberangan, warga tidak tahan dengan bau kotoran kali dari Sungai Ciliwung yang praktis harus mereka lewati jika menggunakan transportasi ini. Lagi-lagi, ini bukti nyata bahwa Pemda tidak sensitif dengan kebutuhan masyarakat, yang tentu pada akhirya merupakan proyek yang dipertanyakan kelayakannya.

 Kisah keberhasilan waterway di Jepang, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi Pemda DKI. Bahwa proyek itu bisa berhasil di negara Sakura karena dari segi kemanfaatannya bagi publik maupun kelayakan proyek dari segala sisi, sudah dipelajari dan diriset secara detil dan mendalam.

 Tentu saja dari kasus terkatung-katungya proyek monorail maupun ketiadaan manfaat dari waterway bagi warga sekitar Ciliwung, memberi kesan kuat kepada Sutiyoso sebagai sosok seorang pemimpin yang impulsif, mengikuti dorongan perasaannya namun tidak mempelajari terlebih dahulu kelayakannya.

 Tentu saja ini bukan promosi bagus bagi Sutiyoso yang hingga saat ini masih belum mencabut keinginannya maju dalam Pilpres 2009. Karena sifat impulsif yang selalu melekat pada dirinya, seakan mempertunjukkan bahwa sebagai militer pun Sutiyoso bukan orang yang punya klas sebagai perancang sebuah rencana operasi yang bersifat strategis, namun hanya sekadar profil seorang perwira tempur yang hanya membuat keputusan bersifat taktis dan jangka pendek, dengan asumsi bahwa musuh benar-benar nyata dan sudah terdefinikan. Tanpa itu semua, seorang perwira tempur tidak punya imajinasi dan kreativitas untuk membuat rencana operasi alternative, ketika operasi yang telah ditetapkan mengalami kebuntuan dan kegagalan pada prosesnya.

 Ini adalah PR bagi para tim sukses Sutiyoso, jika memang masih berniat dan punya nyali untuk maju ke medan perang pada Pemilu 2009.

Hendrajit
Penulis adalah Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)