|
Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China, lazim disebut AFTA yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2010 menuai kontroversi. Ada yang negatif dan ada pula pendapat yang positif. Namun, agaknya kesan negative-lah yang paling dominan.
Bagaimana tidak, perjanjian yang memberlakukan bea masuk ribuan produk dengan tarif nol persen ini bisa-bisa mengancam industri dalam negeri. Harga yang lebih murah dan bervariasi, juga jenis produk yang jauh lebih beragam.
Bisa-bisa para pengusaha yang memproduksi barang dalam negeri, memilih menutup pabrik dan mem-PHK buruh dan karyawannya, lalu beralih profesi sebagai importer barang dan jadi pedagang saja. Kecemasan yang sama juga dialami oleh produsen-produsen di negara-negara ASEAN.
Namun masih ada yang optimis bahwa dibanding produk-produk dari China, produk dalam negeri memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Kalau dari segi harga memang produk dalam negeri jauh lebih mahal. Persoalannya kemudian, berapa persen rakyat kita yang lebih memilih kualitas dari harga murah untuk jenis barang yang sama seperti produk garmen atau mainan anak-anak, misalnya?
Buktinya dalam persaingan produk elektronik, telepon selular (ponsel) buatan China sudah mampu menghancurkan harga pasar. Ponsel bermerek langsung harus merevisi harga dalam tiga tahun terakhir.
Perdagangan antara China dan ASEAN naik dari USD 192,5 miliar pada tahun 2008, dan dari USD 59,6 miliar pada tahun 2003. Perdagangan antara China dan ASEAN tahun lalu bernilai USD 4,3 triliun atau setara dengan 13,3 persen volume perdagangan global.
Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki defisit yang kecil terhadap China. Sedangkan defisit Vietnam semakin lama semakin besar. Tahun 2008, Vietnam mengekspor barang senilai USD 4,5 miliar ke China dan sebaliknya, mengimpor hingga USD 15,7 miliar.
Bagaimana China bisa optimis mampu memperluas pangsa pasarnya di Indonesia dan ASEAN? Pemerintah China telah mengambil langkah-langkah sebelum adanya perjanjian AFTA. Berbagai aturan, insentif, keringanan pajak ekspor, dan kucuran kredit yang terus mengalir bagi dunia industri China memperkuat langkah tersebut.
Sementara di dalam negeri kita, UMKM masih sulit menembus dunia perbankan, meja-meja perizinan masih panjang, infrastruktur perhubungan masih tambal sulam, listrik sering padam. Bagaimana harga barang kita tidak menjadi tinggi?
Dalam kondisi yang serba mendadak ini, pemerintah harus segera melakukan kajian dan pengawasan untuk melindungi produk-produk dalam negeri, industri dalam negeri dan 7 juta orang buruh dan karyawan yang terlibat di dalamnya.
Jika didapati bahwa China menerapkan politik dumping untuk persaingan perdagangan itu, pemerintah juga harus berani tegas membalasnya dengan penerapan tarif anti dumping. Namun jika tidak ada indikasi dumping, bersediakah pemerintah melakukan hal yang sama dengan pemerintah China untuk mendukung ekspor?
Dalam kondisi krisis global kemarin, pemerintah China berani menurunkan pajak ekspornya hingga tujuh kali untuk untuk 3.770 jenis barang. Langkah ini dilakukan pemerintah China untuk mendorong 27,9 persen komoditas ekspornya. Waktunya pemerintah untuk melaksanakan pameo "belajarlah sampai ke negeri China".
FAJAR
|