Peran mahasiswa sebagai moral force dalam menyuarakan kepentingan rakyat akan selalu menjadi kekuatan politik sangat dahsyat dalam membongkar praktik-praktik penguasa yang cenderung koruptif, manipulatif dan kolutif. Apalagi penguasanya bebal kritik terhadap suatu kehidupan politik anomali.

Pelajaran politik dari era reformasi telah menunjukkan kepada kita betapa gerakan mahasiswa 1998 telah mampu membongkar dan menumbangkan rezim Soeharto yang sangat powerful dalam mengendalikan kehidupan demokrasi oligarki.

Partisipasi politik mahasiswa dalam wujud demonstrasi yang meneriakkan nilai-nilai abadi yang abstrak dari pemikir Prancis, Julien Benda (1927) dan berlaku bagi tiap zaman dan keadaan, yaitu; kebenaran, keadilan dan rasionalitas, telah membuahkan kehidupan demokrasi yang sehat dan memberdayakan rakyat sebagai pengendali kekuasaan. Maka dari itu, jika ada rezim di era demokratisasi dan memegang tampuk kekuasaan jauh dari nilai-nilai abadi, maka penguasa tersebut akan diasingkan rakyat sendiri.

Masih berkaitan gerakan mahasiswa yang menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial di masyarakat dan perjuangannya jauh dari conflict interest, maka misinya tidak akan dapat diberangus. Contoh konkret, kehadiran Pam Swakarsa dan Rakyat Terlatih (Ratih) bersenjatakan bambu runcing untuk mengamankan penguasa dan menghadapi SI MPR 1998, kelompok "bayaran" itu diskenariokan bentrok dengan kelompok mahasiswa, sehingga diprediksikan jika terjadi konflik horizontal maka Jakarta akan "banjir darah".

Maka dari itu, diera pemerintahan demokratis, politik adu domba atas nama melindungi kekuasaan penguasa adalah perbuatan amoral dan ademokrasi. Politik premanisme sepantasnya tidak lagi dipertontonkan di era keterbukaan, agar rakyat dapat memberikan justifikasi dan penilaian sosial bahwa penguasanya benar-benar ada di hati rakyat.

Namun, sangat disayangkan pada saat mengkritik 100 hari pemerintahan SBY-Boediono pada 28 Januari 2010, kantor Gubernur Sulsel tidak hanya dijaga ketat pihak kepolisian tapi juga ada massa sipil. Bahkan massa sipil ini melebihi jumlah aparat keamanan. Adanya konsentrasi "massa suruhan" di kantor gubernur, spontan mendapat reaksi dari masyarakat. Koran ini sampai menurunkan laporan Syahrul Gunakan Politik Premanisme dalam menghadapi demo mahasiswa.

Sebenarnya, gubernur adalah sosok Mahaterpelajar, sudah sepantasnya dalam menghadapi mahasiswa dengan cara demokrasi elegen dan intelektuil, berupa mengandalkan kekuatan wacana, disikusi, orasi dan membiasakan telinga mendengar kritik.

Sepanjang gerakan mahasiswa murni meneriakkan aspirasi politik demi perbaikan dan perubahan, kenapa dihadapi dengan cara-cara "Pam Swakarsa dan Ratih". Sebagai seorang orator ulung dan lihai berpidato, tentu mempunyai kiat khusus menghadapi orasi demonstrasi. Sebagai pemimpin, tentu di zaman mahasiswa dulu tidak hanya kutu buku tapi ikut berorganisasi sebagai aktivis dan berdebat dengan komunikasi dua arah.

Saya masih ingat kepemimpinan Prof Amiruddin ketika beliau menjabat rektor, para aktivis yang melakukan demonstrasi dihadapinya dengan dialog dan adu argumentasi. Itulah hakikat demokrasi yang cerdas dan elegan yang dipraktikan Amiruddin dalam menghadapi mahasiswa, termasuk menghadapi Amran Razak yang digelari "kongkong pongoro" demonstran. Beliau sangat yakin, kekuatan dialog adalah jalan terbaik untuk menghadapi gerakan mahasiswa.

Artinya, jika gubernur Sulsel mempunyai keberanian menghadapi gerakan mahasiswa, sudah sepantasnya mereplikasi pola komunikasi dua arah Amiruddin, sehingga tercipta understanding dan saling memahami peran masing-masing pihak. Ya, sebagai pemimpin, setiap menghadapi turbulensi social sebaiknya menggunakan strategis cerdas dan terpelajar. Kuncinya dialog. Beranikah? (**)

Hasrullah