Apakah tidak cape jika melihat situasinya begini sama dengan sebaliknya apakah juga kejadian seperti ini akan dibiarkan saja setelah ada kesepakatan dan dijadikan pelajaran saja. Jika ini dijadikan pelajaran saja kenapa para Gubernur, walikota dan pejabat yang juga merasa terjebak sehingga kena kasus. Intinya bisa benar kasus ini jika tidak hati hati akan terjadi maju atau mundur tetap kena. Hanya pelajarannya jika melihat 4 bulan yang lalu apakah proses bernegara ini harus seperti ini dan tidak ada jalan yang lebih baik?

I. Lobby dalam politik

Sesungguhnya syah saja melakukan lobby dalam politik ketika dalam rangka mendapatkan kebenaran yang lebih objective, menangkap latar belakang aspirasi dan sikap serta mendapatkan keputusan yang lebih adil. Hanya jika lobby diartikan sebagai transaksi atau intimidasi….bukankah politisi atau partai yang melakukan seperti ini mesti diganti saja…tidak atau belum tega jika harus mati karena mereka juga bisa saja lagi punya kebutuhan shg bisa insyaf kembali atau kalau mati bagaimana nanti anak dan istrinya.

Ini ungkapan sederhana seorang kawan menanggapi berkembangnya polemic dan perseteruan di DPR.

Pendapat seperti ini bisa jadi sangat sulit diterima para anggota DPR mengingat unuk masuk menjadi anggota DPR paling tidak harus mengeluarkan modal antara 3 s/d 5 miliar normalnya. Dan jika bunganya 20% pertahun maka 600 juta sampai 1 milliard harus bayar bunganya saja belum lagi pokoknya artinya cicilan yang harus dibayarkan sebulannya adalah 150 juta sampai 300 juta perbulannya. Kalau sudah begini darimana anggota DPR mendapatkan uangnya setiap bulan untuk membayar hutangnya.

Kejadian ini mirip dengan Bupati atau Walikota yang mengajukan proposal sebesar 50 s/d 100 miliiard untuk memenangkan pilkada didaerahnya. Pertanyaan pertama apakah menjadi Bupati dan Walikota adalah bisnis dapatkan uang kampanye?. Karena jika dihitung dengan apa yang dihasilkan secara normal sudah pasti tidak akan ada kemungkinan pengembaliannya. Ternyata saya salah besar. Seorang sahabat mengatakan disinilah seninya ketika harus melobby Departemen Departemen terutama yang menyusun anggarannya projek projek sehingga katakanlah calon Walikota atau Bupati termasuk gubernur telah keluar dana seperti itu selama dana tersebut masih dibawah 5% dari APBDnya maka bisa dikembalikan setahun,. Sehingga itu masih untung 4 tahun sisanya,  belum lagi jika berhasil memasukan projek non apbd sehingga daerah mendapatkan penghasilan pajak dan masyarakat juga mendapatkan perkerjaan dan penghasilan maka pejabat daerah akan dapat lagi rezeki.

Jika ini yang dinamakan lobby dalam politik sehingga semuanya bisa diatur dan tanpa mengedepankan kepentingan rakyatnya maka sebenarnya Negara tersebut sudah berada dalam kondisi sangat berbahaya. Saya tetap belum mempercayainya jika kerusakan ini sudah merata keseluruh negeri. Hanya banyak teman mengingatkan bahwa ini kenyataan yang sudah lumrah terjadi sehingga memang sudah saatnya Indonesia melakukan transformasi tanpa revolusi.

Jika kondisinya memang begini maka tidak ada gunanya nangkapin koruptor karena iklimnyalah yang membuat korupsi subur sehingga satu koruptor kenyang ditangkap akan memunculkan 1000 calon koruptor yang lapar. Kejadian ini akibat langkah apapun sebelumnya harus selalu lobby yang artinya transaksi kalau tidak intimidasi yang pasti mengeluarkan uang.

Oleh karenanya tindakan pemberantasan korupsinya harus mengedepankan pemberantasan korupsinya. Alasannya selama korupsinya bisa mudah terjadi maka para koruptor dan kader koruptornya akan tetap melanggengkan korupsinya.

Para koruptor hanya akan menganggap sial jika masuk penjara dan korupsi tetap merebak. Dan aparat serta pejabat penegak hukum akan dilobby untuk menerima upeti untuk meringankan hukuman karena kalau membebaskan terlalu menyolok dan jika tidak mau maka ancamannya akan dibunuh. Apakah kariernya atau nyawanya?..hasilnya hamper pasti tegoda juga bukan. Kesimpulannya jika lobby hanya untuk transaksi dan intimidasi maka sebaiknya dihindari saja karena jika tidak maka akan membawa persoalan tersendiri.

II. Apakah Uang dan kekuasaan segalanya?.

Seorang aktifis dating kepada saya mengatakan bahwa ia diajari orang tuanya untuk tahu

1. Bentuk kegiatan yang menghasilkan uang.
2. Baunya uang
3. jalannya uang

saya sampaikan benar itu jika menurut orang tua hanya saya kira itu masih kurang dan itulah yang membuat para aktifis hanya mengerti sampai disitu dan akhirnya malahan celaka alasannya seharusnya mereka memahami teori lanjutan soal uang itu:

1. Tahu menikmati rasanya uang
2. Tahu manfaat dan memanfaatkan uang.

Semakin banyak uang kita peroleh jika kita tidak bisa menikmatinya maka malahan akan menimbulkan keserakahan dan malahan bisa menimbulkan persoalan dalam rumah. Maklum ketika tidak punya uang akan berbeda dengan jika sudah punya uang cukup dan banyak. Padahal jika pada kita banyak uang sesungguhnya kita bisa memanfaatkan uang tersebut untuk kebaikan dan memanfaatkan uang untuk sebanyak banyaknya menolong orang. Ini jika teorinya sampai nomor lima.

Bagi sebagian orang yang punya ambisi maka teori uang ini berlanjut karena pada nomor selanjutnya adalah :

1. Pengaruhnya uang
2. Berkuasanya uang.

Beberapa orang berhasil menggunakan uang untuk memperoleh pengaruh yang luas dan ini juga diatas ketika calon bupati/ walokta termasuk gubernur bahkan presiden juga dengan menggunakan uang untuk memperluas pengaruhnya. Apakah itu untuk kegiatan social atau beli spanduk, stiker dan muncul diberbagai media melalui iklan dan berita. Sampai point nomor 7 uang masih sangat berguna tetapi jika tidak puas sangat berbahaya.

Dan pada kenyataannya dengan uang tersebut ketika mengelolanya benar kekuasaan dapat diraih termasuk menjadi anggota DPR. Disinilah persoalannya ketika para anggota masyarakat itu tidak puas dan ingin terus berkuasa apalagi serakah dan ia pasti terkena kutukan

1. Menggodanya uang
2. Nerakanya uang

Jika tidak puas maka dengan uang ingin mengamankan 7 turunan dan termasuk kekuasaannya. Jika ada yang menggoda dalam kekuasaannya maka tawarannya uang, jabatan atau ditahan sampai dilenyapkan.

Nach disinilah persoalannya karena jika sampai disini maka tinggal tunggu apakah akan masuk neraka didunia atau masuk neraka diakhirat juga.

Sudah pasti jika hal ini dilakukan dengan niat menzalimi maka tidak akan membawa kebaikan dan itu pasti membawa kerusakan.

Prof Achmad mubarok mengatakan bahwa bagi politisi paling tidak jenis uang yang ia terima ada 3 jenis. Yaitu uang haram yang tidak jelas asal usulnya, uang payau atau bingung serta uang halal. Untuk makan anak istri dan keluarga sudah pasti harus uang halal supaya kehidupan kita sehat dan bahagia. Memakan uang payau saja akan cepat mati karena berbagai sebab maka uang payau digunakan untuk organisasi dan menolong siapapun termasuk constituent. Sedangkan uang haram adalah uang untuk sumbangan politik dan sumbangan kegiatan termasuk membantu berbagai kegiatan. Sekali lagi uang haram yang dimakan akan sangat merusak dan menghancurkan keluarga dan hal baik lainnya.

Fakta dan pengalaman dari generasi yang terdahululah sebaiknya dijadikan pengalaman bahwa jika kenyataannya begini hasilnya akan mendekati seperti ini dan jika seperti itu maka contohnya akan seperti itu.

Masyarakat Indonesia harus belajar dari contoh kehidupan yang nyata bukannya dari dongengan apalagi sinetron yang dimaksudkan sebagai pemuas hasrat penontonnya.

Kita tentu tidak ingin terlalu banyak pemimpin yang mengalami kecelakaan seperti ini, apasich bangganya memasukan anak anak bangsa juga kedalam penjara termasuk jika harus dieksekusi hukuman mati?.  Sekali lagi apa bangganya hanya jika memasukan kawan kedalam penjara kenapa tidak lebih bangga dengan memilih menghentikan kejahatannya sekaligus. Dan membangun Indonesia yang lebih baik. Kebanggaan memasukan sahabat ke dalam penjara sama dengan ketika menjadi pejabat Negara atau direktur BUMN besar membiarkan adiknya miskin dan dengan bangga mengatakan lihat adiku saja tidak kubantu walau dengan cara apapun. Ini namanya adiknya saja diterlantarkan apalagi orang lain termasuk bangsanya.  Karena yang baik tetapi jujur dan bisa menolong adiknya supaya bisa hidup apakah jualan rokok sampai buka restoran jika tidak disekolahkan lagi jika adiknya berbakat. Tolong menolong harus sebagai indikasinya sebagai orang benar dan baik..

Jika ini pilihannya maka melakukan berbagai perubahan ini harus dengan idiologie dan gerakan. Contohnya sudah pasti yang korup itu akan sengsara pada saatnya kalau selamat sekarang pasti di akhirat sengsaranya. Jika ini pilihannya kenapa masih dilakukan. Dan jika hanya meneruskan dari yang ada pasti birokrasi dan kebudayaan yang korup lalu kenapa diteruskan dan tidak dibongkar?. Termasuk jika sistim dan budaya politik seperti sekarang ini pasti menumbuhkan korupsi dan kehancuran kenapa tidak diperbaiki?.

Begitu juga kenapa mesti meghormati orang orang yang tidak jelas asal usul harta kekayaannya jika kita ingin korupsi hilang dari muka bumi ini artinya seluruh agamawan sebaiknya tidak menerima sumbangan harta yang tidak jelas karena hanya akan menyemangati para koruptor saja. Dengan mengatakan bahwa rutin menyumbang kesana kemari dan dapat menggunakan legitimasi agamawan tersebut.

Apakah bisa pemimpin Negara melakukan hal ini?. Karena godaan penguasa biasanya menggunakan agamawan sebagai legitimasinya atau malahan menyumpal agamawan dengan uang supaya para agamawan melegitimasinya kalau tidak mereka menurunkan pengikutnya untuk sebuah event yang bisa dibungkus sebagai kegiatan agama tetapi sebenarnya salah satu bentuk dukungan kepada penguasa..

Jika ingin bangsa ini selamat maka hal hal seperti ini harus segera dihentikan. Tetapi nyata juga bahwa uang dan kekuasaan bukanlah segalanya.

III. Saat ini berat benar tanggung jawab menjadi pemimpin Indonesia

Saya belum pernah memimpin Indonesia bahkan disekelilingnya saja jarang dalam beberapa tahun ini. Hanya saya dapat membayangkan bagaimana getirnya menjadi pemimpin Indonesia jika melihat TV beritanya rakyat mengadukan persoalannya apakah keluarganya hilang atau dizalimi aparat penegak hukum. Dengar radio , beritanya bencana alam dimana mana dan orang yang bunuh diri karena stress.

Apakah anda membayangkan para anggota DPR itu bisa tenang di karoke jika setiap hari mendengar seperti ini, apalagi presidennya?.

Bagaimana bisa tenang KUR belum jalan dan yang terdengar baru akan dibuat koperasi diberbagai kelurahan atau desa diperbatasan?. Memangnya kalau ada Koperasi bisa langsung makmur?. Ini tidak belajar ketika triliunan kredit dikucurkan menguap pada masa lalu dan itu pengalaman rakyat diajari ngemplang hutang. Padahal banyak sebenarnya yang pinjamannya tidak sampai kepada sasarannya.

Apakah tidak tergetar hati dan pikirannya ketika melihat ricuhnya situasi di DPR pada tanggal 2 maret 2010. Pansus sudah bekerja keras dan gara gara kejadian itu maka komentar masyarakat kembali berkomentar seperti pak Dur dimana anggota DPR seperti anak TK. Kejadian ini juga walaupuntidak sengaja sepertinya tetapi nyambung dengan yang dikatakan andy arief bahwa pansus cacat moral karena salah satu pengusulkan disangka terlibat LC fiktif. Yang perlu menjadi keprihatinan jika hal ini adalah menjadi keterpaksaan akibat kasus century yang berkembang maka terpaksa DPR sebagai lembaga negera dilegitimasi. Sedih memang jadinya apalagi ada informasi bahwa sebenanrnya tadinya yang pantas dari democrat menjadi ketua DPR adalah Syarif hasan atau hayono isman tetapi karena alasan tertentu akhirnya Marzuki alie yang terpilih menjadi ketua DPR. Dan beberapa buat situasi mengejutkan. Dan dengan mengemukakan alasan bahwa menutup sidang kemarin memang sudah sesuai agendanya tanpa melihat situasi juga konsultasi dengan kolega serta merasa benar maka persepsi dan pandangan seperti inilah juga yang menyebabkan koalisi partai tidak berjalan sebagai mana seharusnya. Hanya jika ingin dicoba lebih jauh lagi silakan coba lagi saja.

Besok hasil pansus setelah sidang paripurna sangat mungkin akan di rekomendasikan adanya pengusutan secara hukum dan jika terbukti maka bisa lanjut ke MK setelahnya jika terus kembali ke MPR dan proses pemakzulan berjalan.

Apakah tidak cape jika melihat situasinya begini sama dengan sebaliknya apakah juga kejadian seperti ini akan dibiarkan saja setelah ada kesepakatan dan dijadikan pelajaran saja . jika ini dijadikan pelajaran saja kenapa para Gubernur, walikota dan pejabat yang juga merasa terjebak sehingga kena kasus. Intinya bisa benar kasus ini jika tidak hati hati akan terjadi maju atau mundur tetap kena. Hanya pelajarannya jika melihat 4 bulan yang lalu apakah proses bernegara ini harus seperti ini dan tidak ada jalan yang lebih baik?.

Sungguh tidak nyaman menjadi kepala Negara kalau Cuma tersandera persoalan dan terseret seret saja padahal persoalan yang lainya semakin hari juga semakin menggunung.

Persoalannya apakah menyelesaikan kasus kasus ini hanya akan dengan demo tandingan, jumpa pers dan lobby lobby saja. Jawabannya tentu tidak karena sesungguhnya sungguh besar kesempatan untuk menyelsaikan berbagai persoalan ini hanya kelihatannya jika hanya mendapatkan penyelesaian disenayan saja jangan jangan kuncinya tidak hanya disana.

Yang pasti masyarakat sangat menunggu langkah nyata yang menyelesaikan berbagai persoalannya dan rakyat tidak mungkin persoalannya diselesaikan persoalannya jika hanya dilobby.

Langkah nyata akan lebih ampuh dan kuncinya seluruh team yang ada harus langsung mengerjakan amanahnya termasuk para anggota cabinet, birokrasi dan aparat penegak hukum serta penjaga keamanan dan pertahannya.

Begitu juga seluruh lembaga tinggi lainnya tentunya termasuk anggota DPR sampai DPRD. Tanpa hal itu maka hampir pasti Demokrasi kali ini bukannya membawa kemakmuran dan mendatangkan keadilan tetapi pasti kesulitan bagi bangsa dan Negara Indonesia,

Oleh karenanya sungguh pasti sangat tidak nyaman menjadi pemimpin pada zaman seperti ini dan inilah tantangannya. Berbuat baik tidak dipercaya dan jika keliru maka bukan hanya penjara balasannya tetapi neraka dunia dan akherat….auzubillah min zalik.

Saya tidak yakin pemerintahan seperti ini akan terjadi  tetapi suatu ketika terjadi walaupun seharusnya pemilu 5 tahun sekali tetapi bisa saja MPR mengatakan setelah mekanismenya dilalui  pemerintahan dibubarkan dan diganti dalam mekanisme khusus.

Semoga tidak terjadi karena sudah saya katakana bahwa revolusi di Indonesia cukup 25 tahun sekali saja dan itu juga kalau terpaksa. Pilihan dari pemerintahan demokratis ke otoriter dianggap bukan pilihan dan akan banyak korbannya supaya situasi bisa dibungkam sedangkan dari otoriter ke demokrasi akan memunculkan Preman preman politik yang juga bisa disebut warlord warlord yang ujungnya bukan untuk kepentingan rakyat juga tetapi kepentingan perutnya sendiri.

Jangan sia siakan kesempatan dan waktu ketika masih tersedia. Sebelum keadaannya memaksa dan sukar dikendalikan lagi. Pilihan lain lagi dalam zaman kaya begini para menteri dan partai koalisi mengundurkan diri daripada ikutan busuk maka lebih baik punya sikap sendiri…sungguh getir jika ini terjadi. Dan pastinya pemerintahan Rontok. Semoga tidak akan terjadi.

Dan tidak usah jauh jauh yang pasti dengan berputar putar pada persoalan ini berbagai peluang perbaikan ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta kesempatan hilang dalam 4 bulan ini Yang akan dijawab kelompok penentang dengan mengatakan Pemerintahan ini jika dibiarkan dalam 4 bulan ini pasti sudah membuat berbagai kerusakan untung saja kami mencegahnya supaya membuat Pemerintahan lebih baik lagi.

Anda bingung khan mendengar pendapatnya…., pasti karena perbedaan pendapatlah yang bisa bikin bangsa ini pecah apalagi ditambah dengan perbedaan pendapatan pasti lebih cepat lagi pecahnya.

Semoga yang mendapatkan amanah rakyat menjaga amanahnya dan bangsa ini goyang sedikit saja tetapi tetap melanjutkan perjalannnya menuju kondisi yang lebih baik.

Salam

Jakarta, 3 Maret 2010

Agus Muldya Natakusumah